“Siapa Pemberi Perintah Penyadapan?” Misteri Rantai Komando dan Target Sadapan Polri

Jakarta | Klarifikasi news – Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret nama Listyo Sigit Prabowo dan dua perwira tinggi Polri menyisakan sejumlah pertanyaan besar. Siapa yang memberikan perintah? Siapa saja yang menjadi target? Dan bagaimana pengawasan penggunaan alat sadap di tubuh Polri?

Bareskrim mengungkap dugaan penyalahgunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) pada periode 2025–2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke sistem tanpa melalui prosedur verifikasi sebagaimana mestinya.

Kelompok yang disebut dalam pengungkapan perkara meliputi Presiden, pejabat negara, tokoh politik, insan media, LSM, organisasi masyarakat, hingga kalangan pengusaha.

Namun, identitas lengkap target dan jumlah nomor yang diduga disadap masih perlu diperjelas oleh penyidik.

Pertanyaan pentingnya: siapa yang menentukan nomor tersebut menjadi sasaran dan siapa yang menerima hasil penyadapannya?

Penggunaan alat sadap Polri memiliki aturan dan mekanisme tersendiri. Namun, dugaan penyadapan tanpa prosedur memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan internal.

Siapa yang mengontrol akses operator? Apakah seluruh aktivitas tercatat? Dan bagaimana memastikan sistem tidak digunakan untuk kepentingan pribadi?

Terlebih, Bareskrim juga mengungkap dugaan penghapusan data pada sistem LIMS yang kini menjadi bagian dari penyidikan.

Klarifikasi News menilai penyidikan perkara ini harus mengungkap seluruh rantai komando, pihak yang menentukan target, serta mekanisme penggunaan dan pengawasan sistem penyadapan.

Jangan sampai perkara berhenti pada pelaksana teknis tanpa menjelaskan siapa yang bertanggung jawab atas keseluruhan proses.

Sebab, kewenangan penyadapan bukan kekuasaan tanpa batas. Setiap penyalahgunaan harus diungkap dan dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum.

TI