Baliho Viral “Bupati Gagal Bangun Jalan Rakyat” Menguat di Tengah Dugaan Pengaturan Proyek oleh Kerabat

Klarifikasi News | Sampang – Sebuah baliho berisi kritikan tajam terhadap kinerja Bupati Sampang viral di TikTok dan semakin menjadi sorotan. Baliho tersebut menampilkan tulisan besar “BUPATI GAGAL MEMBANGUN JALAN RAKYAT” di sisi kiri dan “DILARANG MELEWATI JALAN YANG DIBANGUN OLEH RAKYAT” di sisi kanan. Di bagian bawah tertera siluet sosok berpeci, nama “SUBEYDI”, serta tulisan “PETAOH TODUSS !!”.

Video yang merekam keberadaan baliho itu pertama kali diunggah oleh akun TikTok @debu_jalanan019, kemudian diunggah ulang oleh @pejabat_teras dengan caption “Viral!!! Billboard berupa kritikan tajam atas kinerja Bupati Sampang”. Video berdurasi sekitar 28 detik itu memperlihatkan baliho berdiri di tepi jalan dengan latar pohon kelapa, sementara pengambil gambar sempat mengomentari “bahaya nih” saat merekam dari kendaraan yang melintas.

Keberadaan baliho ini semakin relevan di tengah isu dugaan pengaturan paket proyek konstruksi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang. Nama Agus Wahyudi kembali menjadi sorotan. Ia disebut-sebut memiliki hubungan kekeluargaan dengan Bupati Sampang. Informasi dari kalangan rekanan menyebutkan, pihak yang ingin memperoleh paket pekerjaan konstruksi tertentu diarahkan untuk menemui Agus Wahyudi terlebih dahulu.

“Informasinya seperti itu. Kalau mau ikut proyek, katanya harus menghadap dulu,” ujar seorang narasumber kepada Klarifikasi.org. Keterangan tersebut masih sebatas informasi dari narasumber dan belum terverifikasi secara independen. Hingga saat ini, belum ada kesimpulan hukum maupun bukti substantif yang menyatakan bahwa Agus Wahyudi mengatur proyek pemerintah atau melakukan pelanggaran hukum.

Kondisi di lapangan justru memperlihatkan kontras yang mencolok. Di sejumlah titik, warga terpaksa mengumpulkan dana mandiri, membeli material, dan bergotong royong memperbaiki jalan rusak agar akses transportasi tetap dapat dilalui. Situasi ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat: mengapa warga harus menanggung sendiri perbaikan infrastruktur, sementara isu dugaan pengaturan proyek terus mencuat?

Nama PT Sandi Mitra Jasa juga muncul dalam pembicaraan terkait proses pengadaan di Sampang. Pertanyaan besar yang berkembang adalah bagaimana mekanisme pemilihan penyedia sebenarnya berjalan, dan apakah terdapat pihak yang memiliki akses istimewa di luar prosedur resmi.

Karena menyangkut penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sejumlah pihak mendorong adanya penelusuran lebih lanjut. Dokumen pengadaan, daftar paket pekerjaan, proses lelang, serta peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dinilai perlu diperiksa secara terbuka dan objektif.

Klarifikasi.org telah berupaya menghubungi Agus Wahyudi melalui pesan WhatsApp untuk meminta konfirmasi. Hingga artikel ini diterbitkan, belum ada tanggapan yang diterima. Sampai saat ini juga belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten Sampang maupun Agus Wahyudi terkait isu tersebut.

Publik berhak mendapatkan kejelasan. Jika terdapat bukti awal yang relevan, Aparat Penegak Hukum — baik Kejaksaan, Kepolisian, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) — diharapkan dapat melakukan telaah sesuai kewenangannya. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan proyek di Kabupaten Sampang tetap terjaga.

Baliho viral yang mengkritik “gagal membangun jalan rakyat” seolah menjadi cerminan langsung dari keresahan warga yang harus berswadaya memperbaiki infrastruktur, di tengah isu dugaan konflik kepentingan yang belum terjawab.

Catatan redaksi : Artikel ini bersifat pemberitaan dan tidak dimaksudkan untuk menuduh pihak mana pun. Klarifikasi dari pihak terkait akan dimuat jika disampaikan.

TI