Hingga Titisan Darah Terakhir, APMP Jatim Kembali Gelar Aksi di Depan Grahadi Jawa Timur

Surabaya | Klarifikasi_News – Dengan semangat “hingga titisan darah terakhir”, Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Jawa Timur (APMP JATIM) kembali turun ke jalan. Kali ini, puluhan massa menggelar aksi di depan Mapolda Jawa Timur. Aksi yang digelar bertepatan dengan momentum Sumpah Pemuda tersebut menjadi kelanjutan perjuangan mereka menuntut transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Direktur APMP JATIM, Acek Kusuma, tegas menyatakan bahwa perjuangan mereka tidak akan berhenti. Ia menegaskan bahwa pemuda dan mahasiswa Jawa Timur tidak akan diam melihat berbagai dugaan penyimpangan anggaran yang hingga kini belum tuntas ditindaklanjuti.

“Kami bersumpah hingga titisan darah terakhir. Jawa Timur harus bersih dari praktik korupsi. Dugaan penyimpangan, masalah dana hibah, hingga temuan BPK harus ditindaklanjuti secara serius, transparan, dan tanpa pandang bulu,” ujar Acek di tengah massa aksi.

Dalam aksi tersebut, APMP JATIM kembali mengangkat sejumlah persoalan yang mereka kaitkan dengan periode kepemimpinan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, termasuk temuan yang dirujuk dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.

Berikut ringkasan isu yang disampaikan:

1. Persoalan Bank Jatim dan BUMD

Massa mendesak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menindaklanjuti informasi penyelidikan dugaan korupsi di Bank Jatim senilai Rp596 miliar, serta dugaan masalah kredit di Bank Jatim Cabang Jakarta sebesar Rp569 miliar. Mereka meminta kejelasan status perkara dan pihak yang bertanggung jawab.

2. Dana Hibah Pokir dan Dugaan Pungli

APMP JATIM menuntut penuntasan perkara dana hibah Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Jawa Timur yang disebut sedang dalam proses penyidikan KPK, serta dugaan praktik pungutan liar di Dinas ESDM Jawa Timur.

3. Temuan yang Dikaitkan dengan LHP BPK 2025

– Pembangunan Gedung Poliklinik RSUD Dungus: persoalan pemutusan kontrak, denda, dan jaminan pelaksanaan yang disebut senilai Rp1,98 miliar.

– Dugaan kelebihan pembayaran dan kekurangan volume pada sejumlah paket pekerjaan konstruksi.

– Dana hibah KONI Jawa Timur (Rp5,45 miliar) dan bukti ongkos kirim DAK sekolah swasta (Rp1,05 miliar).

– Sewa komputer di Sekretariat DPRD Jawa Timur (Rp849 juta) serta program SMA Double Track dengan ITS (Rp10,39 miliar).

4. Pertanggungjawaban Dana Hibah

Massa meminta audit menyeluruh terhadap penyaluran dana hibah, termasuk 14 lembaga penerima hibah di Biro Kesra dan Dinas Pendidikan yang disebut belum menyampaikan LPJ dengan total nilai Rp11,55 miliar.

5. Evaluasi Pengawasan Pemerintahan Daerah

APMP JATIM menyoroti sejumlah operasi tangkap tangan KPK terhadap kepala daerah di Jawa Timur dan meminta evaluasi serius terhadap sistem pembinaan serta pengawasan.

1. Menindaklanjuti penyelidikan dugaan korupsi Bank Jatim senilai Rp596 miliar.

2. Menuntaskan perkara dana hibah Pokir DPRD Jatim dan dugaan pungli di Dinas ESDM.

3. Melakukan audit menyeluruh dana hibah periode kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa.

4. Menyelesaikan temuan kekurangan volume dan kelebihan pembayaran pekerjaan fisik.

5. Mengevaluasi efisiensi sewa komputer di Sekretariat DPRD dan program SMA Double Track.

6. Melakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap Gubernur Jawa Timur terkait dugaan persoalan pengawasan dan tata kelola anggaran.

Aksi di depan Mapolda Jatim ditutup dengan pernyataan tegas APMP JATIM. Mereka menyatakan akan terus mengawal setiap persoalan anggaran di Jawa Timur dan siap kembali turun ke jalan jika tuntutan belum memperoleh tindak lanjut yang memadai.

“Kami tidak akan berhenti. Hingga titisan darah terakhir, kami akan terus bersuara,” tegas Acek Kusuma.

Pemberitaan ini memuat aspirasi dan pernyataan pihak demonstran. Penilaian atas dugaan penyimpangan serta ada tidaknya unsur pidana tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan lembaga pemeriksaj berdasarkan bukti yang sah.

TI