Klarifikasi.org | Sampang – puluhan kader PC PMII Kabupaten Sampang turun ke jalan dan menduduki depan Gedung DPRD Sampang. Bukan sekadar aksi rutin mahasiswa. Tuntutan mereka tegas: evaluasi total Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan moratorium Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Dua program andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang kini menuai kritik tajam di daerah.
Apakah ini hanya suara idealis mahasiswa, atau ada masalah struktural yang lebih dalam di balik implementasi kedua program tersebut di Kabupaten Sampang?
Koordinator aksi, Rofi, dalam orasi panasnya menyatakan bahwa pemerintah dinilai “lebih mementingkan isi perut daripada isi otak.” Pernyataan ini langsung memicu pertanyaan: Apakah program MBG yang digadang-gadang sebagai solusi stunting dan perbaikan gizi masyarakat benar-benar tepat sasaran, atau justru menjadi proyek yang serampangan di lapangan?
PMII Sampang mengklaim telah melakukan kajian mendalam sebelum turun ke jalan. Namun hingga saat ini, detail kajian tersebut belum dibuka secara publik. Apa yang sebenarnya ditemukan? Apakah ada indikasi pemborosan anggaran, penyalahgunaan, atau ketidaktepatan sasaran di tingkat desa/kelurahan?
Ketua Umum PC PMII Sampang, Latifah, menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap MBG agar tidak sekadar menjadi “proyek tanpa dampak signifikan” terhadap kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. Pernyataan ini menggambarkan adanya skeptisisme terhadap klaim keberhasilan program yang sering digaungkan pemerintah pusat.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sampang, Moh Iqbal Fathoni, menyambut aspirasi tersebut dan mengakui perlunya evaluasi. Namun, hingga berita ini diturunkan, Pemkab Sampang belum memberikan respons resmi terhadap tuntutan moratorium KDMP.
Pertanyaan-pertanyaan krusial yang belum terjawab:
– Berapa realisasi anggaran MBG dan KDMP di Sampang hingga Juni 2026?
– Apakah ada laporan audit internal atau temuan penyimpangan di lapangan?
– Mengapa KDMP khususnya menjadi sorotan PMII – apakah ada indikasi monopoli, konflik kepentingan, atau kinerja yang rendah?
Aksi PMII yang berlangsung dua kali dalam sehari ini menambah daftar kritik terhadap implementasi program-program prioritas nasional di daerah. Sebelumnya, organisasi yang sama juga vokal soal isu lingkungan dan tambang ilegal di Madura.
Program MBG dan KDMP merupakan bagian dari agenda strategis pemerintahan saat ini untuk mengatasi masalah gizi dan pemberdayaan ekonomi desa. Namun, di banyak daerah, termasuk Sampang yang dikenal dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi, implementasi sering kali menghadapi tantangan logistik, pengawasan, dan akuntabilitas.
PMII Sampang bukan satu-satunya yang mempertanyakan. Gelombang aspirasi serupa dari kelompok mahasiswa dan masyarakat sipil di berbagai kabupaten menunjukkan adanya gap antara narasi pusat dan realita lapangan.
Klarifikasi.org telah menghubungi berbagai pihak terkait untuk mendapatkan tanggapan resmi. Kami akan terus memantau perkembangan ini, termasuk kemungkinan adanya temuan lebih lanjut mengenai efektivitas kedua program tersebut.
Apakah evaluasi total yang diminta PMII akan direspons serius oleh pemerintah? Atau ini akan menjadi salah satu dari banyak aspirasi yang “ditampung” tanpa tindak lanjut konkret?
Penulis : Willy
Editor : Badrus
