Massa APMP Jatim Kepung Bank Jatim dan Grahadi, Tuntut Transparansi Sprinlidik Rp596 Miliar

Surabaya | Klarifikasi news – Gelombang perlawanan rakyat Jawa Timur terhadap dugaan kejahatan korporasi perbankan dan penjarahan APBD memasuki babak baru. Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Jawa Timur (APMP Jatim) menggelar Aksi Demonstrasi Jilid VI secara maraton di dua titik vital kekuasaan dan keuangan daerah, yakni Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) dan Gedung Negara Grahadi, pada Senin, 9 November 2026.

Massa aksi menegaskan bahwa penanganan skandal keuangan di Jawa Timur tidak lagi cukup disikapi dengan janji birokrasi, melainkan harus dituntaskan secara politis maupun yudisial.

Dalam aksinya di depan Kantor Pusat Bank Jatim dan Grahadi, APMP Jatim mengunci pengawasan pada Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlidik) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: Print-882/F.2.12/Fd.2/09/2026 tertanggal 23 September 2026. Sprinlidik tersebut terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Kredit Bank Jatim senilai Rp596 miliar serta Kredit Fiktif Cabang Jakarta senilai Rp569 miliar.

Direktur APMP Jatim, Acek Kusuma, mengonfirmasi bahwa organisasinya telah melayangkan Surat Permohonan Resmi SP2HP Nomor: 41/APMP.J/P.SP2HP/XI/2026 kepada Aspidsus Kejati Jatim. Surat tersebut ditembuskan kepada Jaksa Agung RI, JAM Pidsus, JAM Was, serta Komite Kejaksaan RI di Jakarta.

“Sprinlidik sudah terbit sejak September 2026. Kami menuntut transparansi total melalui SP2HP resmi. Jika Kejati Jatim terbukti melamban, mengendapkan perkara, atau tebang pilih mengusut elit Pemprov Jatim, kami pastikan APMP Jatim akan mengepung Kantor Kejaksaan Agung RI di Jakarta!” tegas Acek Kusuma dalam orasinya.

Tidak hanya mendorong aparat penegak hukum, APMP Jatim juga membongkar kejanggalan di ranah legislatif. APMP Jatim mengungkapkan telah bersurat secara resmi kepada Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur untuk menagih janji dan mendesak diparipurnakannya Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Bank Jatim.

Pansus Angket dinilai sangat krusial untuk membongkar supervisory failure (kegagalan pengawasan) dan dugaan benturan kepentingan yang melibatkan mantan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP) serta Sekdaprov Adhy Karyono selaku Dewan Komisaris.

“DPRD Jatim jangan menjadi penonton atau penyelia perlindungan politik! Bank Jatim adalah BUMD pengelola Kas Daerah. Ketika ada kredit fiktif ratusan miliar dan indikasi nepotisme perbankan, DPRD wajib menggunakan Hak Angket secara resmi dalam Sidang Paripurna,” papar Acek dalam pernyataan sikapnya.

Argumentasi gerakan APMP Jatim kian solid setelah membeberkan bahwa mereka juga telah melayangkan Pengaduan Masyarakat (Dumas) Resmi ke Ditreskrimsus Polda Jatim, Surat Nomor: 42/APMP.J/Dumas/XI/2026. Dumas tersebut didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Pemprov Jatim TA 2025 yang mengungkap persoalan sistemik di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD):

KONI Jatim: Penggunaan dana hibah 2025 secara melawan hukum untuk membiayai kegiatan lintas tahun 2026 senilai Rp5,45 miliar, kelebihan pembayaran uang harian, dan tunggakan PPN rekanan.

DPMD Jatim (BK Desa): Kelebihan pembayaran pada 25 paket pekerjaan proyek Bantuan Keuangan Desa di 8 kabupaten senilai Rp3,03 miliar akibat kekurangan volume pekerjaan fisik.

Dinas Pendidikan Jatim: Kebocoran SPJ SIPLah Belanja BOSP/BPOPP, Jasa Konsultansi Program SMA Double Track dengan ITS senilai Rp10,39 miliar yang menyajikan KAK fiktif dan modul jiplakan, hingga markup bukti ongkos kirim editan DAK Sekolah Swasta senilai Rp1,05 miliar.

Sekretariat DPRD Jatim: Pemborosan dan dugaan pengadaan fiktif terselubung Belanja Sewa Komputer/Laptop, yakni pemborosan Rp849,37 juta, ketidaksesuaian spesifikasi, serta 4 unit komputer sewa senilai Rp75,74 juta yang hilang.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH): Pengadaan motor roda 3 salah pos anggaran, 89 unit menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta 20 unit hibah ke Ponpes tanpa dilengkapi dokumen legalitas STNK/BPKB.

Biro Kesra Setdaprov Jatim: Pembiaran terstruktur terhadap 14 lembaga penerima hibah yang mangkir dari Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) senilai Rp11,55 miliar.

Aksi Jilid VI ini ditutup dengan penegasan tuntutan agar aparat penegak hukum (Kejati, Polda Jatim, KPK, dan Kejagung) tidak ragu menyeret seluruh oknum pejabat birokrasi, pimpinan cabang perbankan, hingga direksi pusat yang terlibat.

APMP Jatim menegaskan bahwa konsistensi aksi maraton ini akan terus digelorakan hingga rekomendasi Pansus Angket terwujud dan SP2HP penetapan tersangka dari Kejaksaan dikeluarkan ke publik.

#BongkarKorupsiBankJatim #KawalSprinlidik882 #ParipurnaPansusAngket #UsutDumasPoldaJatim #APMPJatimMelawan

TI