Klarifikasi.org | Bangkalan – Gelombang protes semakin kuat di Kabupaten Bangkalan, Madura. Gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan komunitas jurnalis secara terbuka mendesak agar Ketua Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Bangkalan, H. Abdul Munib, segera dicopot dari jabatannya. Desakan ini muncul akibat dugaan keras ketidaktransparanan dalam pengelolaan anggaran organisasi yang selama ini dihimpun dari iuran para guru.
Persoalan ini bermula dari keluhan banyak anggota guru yang merasa keberatan dengan kenaikan iuran wajib yang diterapkan pengurus PGRI Bangkalan. Para guru mempertanyakan ke mana saja dana tersebut dialokasikan. Hingga kini, pihak pengurus dinilai belum memberikan laporan keuangan yang jelas, rinci, dan akuntabel kepada anggota. Hal ini memicu tudingan adanya penyimpangan dana anggota.
Sejumlah LSM dan wartawan yang tergabung dalam aksi protes menilai PGRI sebagai organisasi profesi guru seharusnya menjadi teladan dalam hal transparansi dan tata kelola yang baik. “Sebagai wadah perjuangan guru, PGRI harus transparan. Jangan sampai dana iuran anggota justru tidak jelas peruntukannya,” ujar salah satu perwakilan LSM yang enggan disebut namanya.
Menurut informasi yang dihimpun Klarifikasi.org, protes ini bukan sekadar desakan lisan. Para aktivis LSM dan jurnalis telah melakukan pengawasan publik dan meminta agar pengurus PGRI segera membuka buku keuangan secara terbuka. Mereka menyoroti bahwa kenaikan iuran yang cukup signifikan tidak diimbangi dengan program kerja yang jelas dan bermanfaat bagi para guru di tingkat sekolah.
Situasi semakin memanas setelah Ketua PGRI Bangkalan, H. Abdul Munib, memberikan tanggapan atas kritik yang beredar. Pernyataannya dinilai sangat menyinggung profesi jurnalis dan LSM yang sedang menjalankan fungsi kontrol sosial. Respons tersebut dianggap menyudutkan dan merendahkan peran media serta masyarakat sipil dalam mengawasi kinerja organisasi.
Akibat pernyataan kontroversial itu, desakan pencopotan semakin masif. Gabungan LSM dan komunitas wartawan menyatakan bahwa seorang pemimpin organisasi profesi tidak boleh bersikap defensif dan justru menyerang pihak yang menyampaikan kritik. Mereka menuntut agar kasus ini diusut secara profesional oleh pihak berwenang agar terang benderang di hadapan publik.
“LSM dan wartawan mengecam keras Ketua PGRI Bangkalan H. Abdul Munib. Dugaan ketidaktransparanan pengelolaan anggaran, kenaikan iuran yang tidak jelas peruntukannya, serta pernyataan yang menyinggung pers dan LSM menjadi alasan utama kami mendesak beliau dicopot,” tegas perwakilan kelompok tersebut.
Konflik ini dikhawatirkan akan berdampak pada kepercayaan ribuan guru di Bangkalan terhadap PGRI. Banyak guru yang merasa kecewa karena organisasi yang seharusnya membela kepentingan mereka justru menuai polemik internal. Beberapa guru mengaku enggan membayar iuran lebih lanjut sebelum ada kejelasan soal penggunaan dana.
Para pengkritik berharap Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan Dinas Pendidikan setempat dapat mendorong penyelesaian masalah ini. Mereka juga mendesak agar pengurus PGRI tingkat provinsi maupun pusat turun tangan melakukan audit internal guna mengembalikan kepercayaan publik.
Klarifikasi.org memandang transparansi pengelolaan organisasi profesi seperti PGRI sangat penting, mengingat organisasi ini mewakili puluhan ribu guru yang setiap hari berjuang di dunia pendidikan. Ketidaktransparanan berpotensi merusak citra guru secara keseluruhan.
Klarifikasi.org akan terus mengikuti perkembangan kasus ini. Kami mengajak semua pihak terkait, terutama H. Abdul Munib selaku Ketua PGRI Bangkalan, untuk memberikan klarifikasi dan bukti laporan keuangan secara terbuka. Bagi pihak sekolah, guru, atau LSM yang memiliki informasi tambahan, silakan sampaikan ke redaksi kami untuk ditindaklanjuti.
Penulis : Willy
Editor : Badrus
