Di Tengah Warga Swadaya Perbaiki Jalan, Dugaan Pengaturan Proyek Pemkab Sampang Mencuat

KLARIFIKASI NEWS, SAMPANG – Warga di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang terpaksa berswadaya merogoh kocek pribadi untuk memperbaiki jalan rusak di lingkungan mereka. Dengan mengumpulkan dana mandiri, membeli material, hingga bergotong royong, warga memastikan akses transportasi harian tetap dapat dilalui.

Kondisi ini bertolak belakang dengan munculnya isu dugaan “jalur khusus” dalam pelaksanaan proyek konstruksi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang (Pemkab Sampang). Informasi yang beredar di kalangan pelaku usaha dan masyarakat tersebut menyeret nama Agus Wahyudi, yang disebut-sebut memiliki hubungan kekeluargaan dengan Bupati Sampang.

Meski demikian, hingga berita ini diterbitkan, dugaan tersebut belum terverifikasi secara independen oleh redaksi. Belum ada kesimpulan hukum maupun bukti substantif bahwa Agus Wahyudi mengatur proyek pemerintah atau melakukan pelanggaran hukum.

Kerusakan jalan di berbagai titik membuat warga enggan bergantung sepenuhnya pada program perbaikan pemerintah daerah.

“Kalau hanya menunggu, tidak tahu kapan akan diperbaiki. Akhirnya warga sepakat patungan dan mengerjakan sendiri,” ungkap seorang warga setempat.

Fenomena gotong royong ini memperlihatkan besarnya kebutuhan masyarakat akan infrastruktur yang layak, sekaligus memantik pertanyaan publik mengenai efektivitas perencanaan serta realisasi anggaran proyek pembangunan di daerah tersebut.

Dugaan pengelolaan proyek secara tidak resmi ini kian mengemuka usai sejumlah kontraktor dan rekanan menyampaikan keluhan senada. Seorang sumber dari kalangan rekanan mengaku menerima informasi bahwa pihak yang ingin memperoleh paket pekerjaan konstruksi tertentu diarahkan untuk menemui Agus Wahyudi terlebih dahulu.

“Informasinya seperti itu. Kalau mau ikut proyek, katanya harus menghadap dulu,” ujar narasumber tersebut.

Pernyataan tersebut masih sebatas keterangan narasumber dan memerlukan pembuktian mendalam. Penelusuran lebih lanjut terhadap dokumen pengadaan, paket pekerjaan, proses lelang, hingga verifikasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menjadi krusial untuk membuktikan kebenaran isu tersebut.

Klarifikasi terbuka dari Pemkab Sampang dan pihak terkait dinilai sangat penting agar isu ini tidak memicu spekulasi publik yang liar. Jika tuduhan tersebut tidak benar, penjelasan resmi akan meluruskan informasi yang berkembang.

Sebaliknya, apabila ditemukan indikasi benturan kepentingan (conflict of interest), intervensi, atau prosedur di luar regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, hal itu wajib ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum. Prinsip utamanya adalah memastikan pengadaan proyek publik berjalan transparan, kompetitif, dan akuntabel.

Redaksi Klarifikasi News telah berupaya meminta tanggapan dari Agus Wahyudi melalui pesan singkat WhatsApp. Walaupun status pesan terkirim dan terbaca, hingga berita ini diturunkan belum ada jawaban yang diberikan.

Upaya konfirmasi juga telah dilayangkan kepada Bupati Sampang guna meminta penjelasan resmi terkait isu yang beredar. Namun, belum ada tanggapan yang diterima. Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi para pihak yang disebutkan untuk menyampaikan klarifikasi maupun Hak Jawab.

Mengingat isu ini berkaitan langsung dengan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), masyarakat berharap persoalan ini ditindaklanjuti secara objektif berdasarkan data empiris.

Jika terdapat bukti awal yang relevan, Aparat Penegak Hukum (APH) – baik Kejaksaan Agung RI, Kepolisian RI, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI ) – diharapkan dapat melakukan telaah dan verifikasi sesuai kewenangannya. Langkah ini penting bukan untuk langsung menghakimi, melainkan untuk memastikan apakah isu ini murni rumor, kekeliruan administratif, atau memiliki indikasi pelanggaran hukum.

Di tengah beban warga yang harus merogoh kocek pribadi demi akses jalan yang layak, kepastian atas pengelolaan anggaran negara secara transparan menjadi hak fundamental masyarakat. Klarifikasi News akan terus menelusuri perkembangan informasi ini berdasarkan data yang terverifikasi.

Catatan Redaksi : Informasi mengenai dugaan pengaturan proyek dalam artikel ini masih berstatus dugaan awal berdasarkan keterangan narasumber. Redaksi mengedepankan asas praduga tak bersalah dan belum menyimpulkan adanya pelanggaran hukum oleh pihak mana pun.

TI