Klarifikasi.org | Surabaya – Ratusan massa dari Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Jawa Timur mengepung Kantor Kejari Surabaya Kamis lalu. Bukan sekadar berorasi, mereka membawa ultimatum: bongkar tuntas dugaan korupsi di RSUD Dr Soetomo atau bersiap menghadapi aksi yang lebih besar.
Kasus yang menyeret salah satu rumah sakit rujukan terbesar di Jatim itu, kata APMP, tidak boleh berhenti di ruang pemeriksaan tanpa arah. Setelah demo 11 Juni 2026, aliansi menegaskan ini baru permulaan.
“Kami akan terus mengawal kasus ini. Jika belum ada perkembangan signifikan, kami siap turun kembali dengan aksi jilid II. Publik berhak mendapatkan kepastian hukum,” ujar Direktur APMP Jatim, Acek Kusuma, di sela aksi.
Dalam dokumen tuntutan yang diserahkan ke Kejari Surabaya, APMP mendesak tiga hal. Pertama, percepatan proses penyelidikan agar tidak terjebak pada rutinitas pemeriksaan tanpa hasil. Kedua, keterbukaan informasi secara berkala kepada publik. Ketiga, penegakan hukum yang profesional tanpa pandang bulu dan tanpa intervensi.
APMP juga meminta penyidik segera menaikkan status perkara bila bukti permulaan sudah cukup. Jika memenuhi unsur, penetapan tersangka dan upaya pemulihan kerugian negara harus segera dijalankan.
“Proses yang berjalan harus menghasilkan langkah hukum yang jelas, terukur, dan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” tegas Acek.
Dugaan penyimpangan anggaran dan pengadaan barang-jasa di RSUD Dr Soetomo bukan isu administratif biasa. Bagi APMP, ini menyangkut pelayanan dasar publik. Kerugian negara di sektor kesehatan, menurut mereka, langsung berujung pada layanan yang diterima masyarakat.
“Korupsi bukan sekadar soal angka. Kalau terjadi di rumah sakit, dampaknya dirasakan pasien. Karena itu proses hukum harus terbuka dan tuntas,” kata Acek.
Hingga aksi berlangsung, belum ada pengumuman resmi dari Kejari Surabaya terkait perkembangan perkara. Diamnya lembaga adhyaksa inilah yang memicu kekhawatiran APMP akan adanya stagnasi.
Bagi APMP, penanganan kasus RSUD Soetomo kini menjadi barometer. Publik sedang menguji apakah aparat penegak hukum mampu menjaga independensi, transparansi, dan rasa keadilan di tengah tekanan politik maupun birokrasi.
Meski aksi berjalan damai, aliansi memastikan pengawalan tidak berhenti di sini. Gelombang aksi berikutnya sudah disiapkan jika tidak ada progres nyata dalam waktu dekat.
Kasus ini, pada akhirnya, lebih dari sekadar berkas hukum. Ia menjadi ujian kredibilitas institusi penegak hukum di mata publik Jawa Timur.
Penulis : Fandy
Editor : Badrus
