Klarifikasi.org | Bangkalan – Pelayanan kesehatan dan keterbukaan pengelolaan anggaran kembali menjadi perhatian publik. Menindaklanjuti sejumlah aduan yang diterima dari masyarakat, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Garuda Bangkalan menggelar audiensi resmi dengan pihak UPTD Puskesmas Tragah, Kabupaten Bangkalan, Senin (9/6/2026).
Pertemuan tersebut berlangsung di lingkungan UPTD Puskesmas Tragah dan dihadiri perwakilan DPD Garuda Bangkalan bersama jajaran manajemen puskesmas. Audiensi digelar sebagai upaya menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat yang selama ini mengeluhkan sejumlah aspek pelayanan kesehatan sekaligus mempertanyakan keterbukaan informasi terkait tata kelola anggaran yang dikelola oleh fasilitas kesehatan tersebut.
Dalam forum dialog tersebut, DPD Garuda Bangkalan menegaskan bahwa kedatangannya bukan untuk mencari kesalahan, melainkan menjalankan fungsi sosial sebagai penyambung aspirasi masyarakat. Berbagai masukan dan keluhan yang diterima dari warga disampaikan secara langsung kepada pihak puskesmas agar dapat ditindaklanjuti secara terbuka dan profesional.
Salah satu isu yang menjadi sorotan utama adalah kualitas pelayanan kesehatan yang dirasakan masyarakat. Beberapa warga disebut mempertanyakan efektivitas pelayanan yang diberikan, mulai dari aspek administrasi hingga pelayanan medis yang diterima pasien. Meski demikian, DPD Garuda Bangkalan menekankan bahwa seluruh aduan tersebut perlu diklarifikasi secara objektif oleh pihak yang berwenang agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat.
Selain persoalan pelayanan, audiensi juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran. Menurut DPD Garuda Bangkalan, keterbukaan informasi publik merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh setiap badan publik, termasuk fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan sumber dana negara maupun daerah dalam menjalankan operasionalnya.
Perwakilan DPD Garuda Bangkalan menyampaikan bahwa masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran digunakan untuk mendukung pelayanan kesehatan, pengadaan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas layanan, serta berbagai program kesehatan lainnya.
“Kami hadir membawa aspirasi masyarakat yang selama ini mempertanyakan beberapa aspek pelayanan dan tata kelola anggaran. Kami berharap ada keterbukaan informasi yang memadai sehingga masyarakat dapat mengetahui sejauh mana anggaran yang ada digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan,” ujar salah satu perwakilan DPD Garuda Bangkalan.
Menurutnya, transparansi bukan semata-mata persoalan administratif, melainkan bagian dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap institusi pelayanan kesehatan. Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dapat melihat secara langsung bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana yang bersumber dari uang negara.
Dalam audiensi tersebut, DPD Garuda Bangkalan juga meminta adanya komitmen perbaikan apabila ditemukan aspek pelayanan yang masih perlu dibenahi. Langkah tersebut dinilai penting agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal, efektif, dan sesuai dengan standar pelayanan publik yang berlaku.
Sementara itu, pihak UPTD Puskesmas Tragah menerima aspirasi yang disampaikan dalam audiensi tersebut. Forum dialog berlangsung dalam suasana kondusif dan terbuka, dengan masing-masing pihak menyampaikan pandangan serta penjelasannya terkait isu yang menjadi perhatian masyarakat.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun komunikasi yang lebih baik antara masyarakat, organisasi sosial, dan penyelenggara pelayanan kesehatan. Melalui mekanisme dialog dan klarifikasi, setiap persoalan yang muncul dapat diselesaikan secara transparan tanpa menimbulkan polemik yang berkepanjangan.
DPD Garuda Bangkalan menegaskan akan terus mengawal berbagai aspirasi masyarakat sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial yang konstruktif. Mereka berharap hasil audiensi dapat menjadi bahan evaluasi bersama demi peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kecamatan Tragah dan Kabupaten Bangkalan secara umum.
Hingga berita ini diterbitkan, audiensi masih dipandang sebagai proses penyampaian aspirasi dan permintaan klarifikasi. Masyarakat pun menantikan langkah lanjutan serta penjelasan yang lebih komprehensif dari pihak terkait mengenai berbagai isu yang telah disampaikan dalam forum tersebut.
Penulis : Fandy
Editor : Badrus
