Klarifikasi.org | Bangkalan – Suasana Desa Gunung Sereng, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, kembali memanas. Warga secara bulat menolak sanggahan yang disampaikan Kepala Desa (Kades) dalam berbagai pemberitaan, termasuk yang merespons artikel SGB News. Mereka kini secara terbuka menantang Kades untuk membuktikan kebenaran di meja hijau.
Menurut kesaksian langsung warga di lapangan, terdapat perbedaan mencolok antara klaim resmi dan realita yang mereka terima. Warga hanya mendapatkan beras 10 kilogram dan minyak goreng 2 liter per kepala keluarga. Padahal, berdasarkan aturan resmi penyaluran Bansos Bulog, setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berhak atas 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng per alokasi.
“Pernyataan Kades Gunung Sereng itu tidak sesuai fakta. Kami warga biasa tidak mungkin berani berbohong. Kami memiliki bukti fisik yang nyata bahwa kami hanya menerima 10 kilogram beras,” ujar salah satu warga berinisial M. dengan penuh kekecewaan.
Warga berinisial M. lainnya langsung menantang sanggahan Kades tersebut:
“Jika Kades yakin pernyataannya benar dan kami yang keliru, ayo buktikan di meja hijau. Kami siap menghadap aparat hukum dengan semua bukti yang ada.”
Warga menilai pemotongan jatah secara sepihak ini sangat melukai rasa keadilan dan melanggar prosedur penyaluran bansos. Menurut regulasi resmi, penyaluran Bansos pangan Bulog harus tepat sasaran sesuai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), diawasi oleh Dinas Sosial, Bulog, serta aparat TNI/Polri, tanpa boleh ada pemotongan atau pengalihan untuk kepentingan lain.
Mereka merasa menjadi korban kebijakan sepihak pemerintah desa, sehingga mendesak aparat penegak hukum dan pihak berwenang segera melakukan penyelidikan menyeluruh atas dugaan penyelewengan ini.
Isu semakin panas karena beredar informasi bahwa sisa bansos yang tidak dibagikan diduga akan digunakan untuk membiayai pesta perayaan HUT RI 17 Agustus mendatang. Warga menilai alasan itu tidak masuk akal dan tidak dapat diterima, sebab hak pangan masyarakat miskin dikorbankan demi kepentingan seremonial.
“Kalau memang untuk acara pesta, mengapa harus diambil dari porsi kami? Mari kita buktikan di meja hijau siapa yang sebenarnya tidak jujur,” tegas seorang warga berinisial M.
Situasi ini telah memicu gelombang demonstrasi keras warga yang merasa transparansi pemerintahan desa sudah hilang sama sekali. Banyak di antara mereka yang mengaku mulai kehilangan kepercayaan terhadap aparat desa setelah berbagai janji penyaluran bantuan yang tak kunjung terealisasi sesuai ketentuan.
Hingga laporan ini dibuat (20/7/2026), warga Desa Gunung Sereng terus menuntut keterbukaan informasi dan keadilan yang sesungguhnya. Mereka mendesak Camat Kwanyar dan Pemerintah Kabupaten Bangkalan agar segera turun ke lokasi guna melakukan mediasi serta audit independen, sehingga hak masyarakat kecil tidak lagi dipermainkan. Warga juga berharap ada pengawasan ketat dari pihak eksternal agar tidak ada lagi praktik yang merugikan masyarakat penerima bansos.
Klarifikasi.org akan terus mengikuti kasus ini dan memberikan ruang bagi seluruh pihak untuk menyampaikan klarifikasi.
Penulis : Fandy
Editor : Badrus
