Klarifikasi.org | Bangkalan – Penyaluran bantuan sosial (bansos) beras Bulog di Kabupaten Bangkalan, Madura, kembali menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan kuat penyelewengan distribusi. Ketua Forum Pemuda Bangkalan, MK, menyatakan bahwa bantuan yang seharusnya meringankan beban masyarakat prasejahtera justru tidak tepat sasaran pada periode penyaluran Mei 2026.
Menurut MK, Forum Pemuda Bangkalan menerima puluhan aduan dari warga yang merasa dirugikan. Banyak nama penerima resmi yang tercoret tanpa alasan jelas, sementara beras bansos justru disalurkan kepada pihak-pihak yang tidak terdaftar dalam daftar penerima resmi dari pemerintah. “Ini bukan sekadar kesalahan administrasi biasa. Ada aroma busuk yang sangat kuat,” tegas MK.
Forum Pemuda Bangkalan menduga terjadi manipulasi data penerima yang disengaja. Beberapa petugas operator sistem verifikasi bahkan melapor kesulitan teknis yang berulang. Mereka mengaku gagal login ke sistem atau tidak bisa memasukkan data verifikasi dengan benar. Kondisi ini, menurut MK, justru menjadi celah bagi oknum tertentu untuk melakukan penyelewengan.
“Petugas bagian sistem mengeluh tidak bisa masuk atau gagal saat memasukkan data. Hal ini diduga menjadi pintu masuk terjadinya ketidaksesuaian antara data pusat dengan realita di lapangan,” ujar MK saat ditemui Klarifikasi.org.
Banyak warga penerima manfaat yang seharusnya mendapatkan jatah bansos beras 10 kilogram per bulan mengaku tidak menerima sama sekali. Sebaliknya, ada laporan bahwa beras tersebut justru beredar ke rumah-rumah yang secara ekonomi mampu atau bahkan kepada keluarga oknum tertentu. Kondisi ini memicu kemarahan masyarakat, terutama di tengah harga beras yang masih tinggi dan daya beli masyarakat yang rendah.
MK menegaskan bahwa masalah ini sudah melampaui sekadar gangguan teknis. “Kalau hanya kendala sistem, mestinya bisa diperbaiki dengan cepat. Tapi ini berulang dan selalu merugikan warga miskin. Ada unsur kesengajaan di sini,” katanya.
Forum Pemuda Bangkalan telah mengumpulkan bukti-bukti berupa daftar nama penerima yang tidak sesuai, foto distribusi, serta keterangan saksi dari petugas lapangan dan warga. Bukti tersebut akan segera dibawa ke pihak kepolisian dan instansi terkait untuk dilakukan penyelidikan hukum.
“Kami tidak akan tinggal diam. Hak rakyat kecil tidak boleh dirampas oleh segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegas MK.
Forum Pemuda Bangkalan juga menyerukan agar Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan Perum Bulog segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme distribusi bansos di wilayah tersebut. Mulai dari proses pendataan penerima, verifikasi data, hingga mekanisme penyaluran di tingkat kecamatan dan desa.
Menurut data yang beredar, Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi di Jawa Timur. Bansos beras seharusnya menjadi salah satu instrumen penting untuk mengurangi beban masyarakat. Namun, jika penyaluran terus bermasalah, justru akan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap program pemerintah pusat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Bulog Cabang Bangkalan dan Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan belum memberikan tanggapan resmi atas dugaan-dugaan tersebut. Klarifikasi.org telah berupaya menghubungi kedua instansi untuk mendapatkan klarifikasi, namun belum mendapat respons.
Masyarakat Bangkalan berharap kasus ini segera ditindaklanjuti secara transparan. Penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran bukan hanya merugikan warga miskin, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas sosial di tengah situasi ekonomi yang masih menantang.
Forum Pemuda Bangkalan menyatakan akan terus memantau perkembangan kasus ini dan siap memberikan seluruh bukti yang dimiliki kepada aparat penegak hukum. “Kami harap ada tindakan tegas agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang,” pungkas MK.
Penulis : Willy
Editor : Badrus
