Klarifikasi.org | Surabaya – Momentum Hari Buruh 1 Mei 2026 menjadi titik refleksi penting bagi praktisi hukum ketenagakerjaan, Mansur, SH, MH, dalam menilai kondisi hubungan industrial di Jawa Timur. Pengurus Himpunan Konsultan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (HK-HKI) Jawa Timur itu menyoroti masih lebarnya kesenjangan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) antarwilayah yang dinilai berpotensi menimbulkan dampak ekonomi jangka panjang.
Mansur menilai disparitas UMK yang sangat mencolok antara daerah ring satu dan wilayah lainnya bukan sekadar persoalan angka, tetapi juga menyimpan potensi ketidakstabilan ekonomi. Perbedaan tersebut dinilai dapat memicu pergeseran aktivitas industri secara besar-besaran ke daerah dengan biaya tenaga kerja lebih rendah.
Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025, UMK tahun 2026 menunjukkan ketimpangan signifikan. Kota Surabaya berada di posisi tertinggi dengan Rp5.288.796, diikuti Gresik Rp5.195.401 dan Sidoarjo Rp5.191.541. Sementara itu, sejumlah daerah lain berada jauh di bawah, seperti Kabupaten Pacitan Rp2.514.892, Sampang Rp2.484.443, dan Situbondo Rp2.483.962 sebagai yang terendah. Selisih yang mencapai lebih dari dua kali lipat ini menjadi indikator serius adanya ketimpangan struktural.
Menurut Mansur yang juga menjabat Ketua Departemen Hubungan Industrial LBH Ansor Jawa Timur, kondisi ini membuka peluang bagi pelaku usaha untuk merelokasi pabrik ke wilayah dengan UMK lebih rendah. Langkah tersebut dianggap sebagai strategi efisiensi untuk menekan biaya produksi. Terlebih, sejumlah daerah ring dua seperti Jombang kini telah memiliki infrastruktur pendukung yang memadai, termasuk akses jalan tol yang lancar serta tingkat kemacetan yang relatif rendah 30/04/26.
Ia memprediksi tren perpindahan industri akan terus meningkat seiring berkembangnya proyek-proyek strategis nasional di berbagai daerah. Jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang tepat, kondisi ini dapat berdampak serius pada daerah dengan UMK tinggi.
Salah satu risiko yang dikhawatirkan adalah terjadinya penurunan aktivitas industri hingga berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Mansur bahkan mengingatkan potensi munculnya skema di mana perusahaan “mematikan” unit usaha di daerah berbiaya tinggi, kemudian membuka usaha baru di wilayah dengan biaya lebih rendah. Jika skenario ini terjadi, maka daerah industri utama di Jawa Timur bisa mengalami tekanan ekonomi yang cukup berat.
Dampak paling besar tentu akan dirasakan oleh para pekerja. Kehilangan pekerjaan tidak hanya berdampak pada ekonomi individu, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah sosial yang lebih luas. Mansur menegaskan bahwa efisiensi usaha memang merupakan hak pengusaha, namun tetap harus diimbangi dengan perlindungan terhadap hak-hak pekerja yang telah lama berkontribusi.
Karena itu, ia mendorong adanya kebijakan yang lebih berimbang antara kepentingan dunia usaha dan perlindungan tenaga kerja. Pemerintah diharapkan mampu merumuskan strategi yang tidak hanya menjaga daya saing industri, tetapi juga memastikan keadilan bagi pekerja di seluruh daerah.
Menutup pernyataannya, Mansur mengajak semua pihak menjadikan Hari Buruh sebagai momentum memperjuangkan kesetaraan upah antarwilayah. Pemerataan UMK diyakini dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mencegah ketimpangan ekonomi, mengurangi risiko PHK massal, serta menciptakan iklim investasi yang lebih sehat dan berkelanjutan di Jawa Timur.
Penulis : Nurahmad
Editor : Badrus
